Berita Desa

LPA NTB Bangun Koordinasi Bedah PERDES LABKD di Kabupaten Bima

Kabardesantb.com, Kabupaten Bima – Lembaga Perlindungan Anak NTB melalui LPA Kab. Bima membangun sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Bima melalui Disdukcapil dan DPMDes Bima melakukan komunikasi dan koordinasi kaitan dengan Diskusi terkait rancangan Perdes LABKD.

Baca Juga :

* Perkuat PLANiT-D Kades Belo Study Banding Di Desa Digital Rarang Selatan

Pemuda Pengerak Desa Teke (PPD)Menggelar Kegiatan Bermusik Untuk Beramal

* Wujudkan Pemdes yang Transparan, Sekar Desa Berlanjut di Enam Desa Tahun 2021

Kegiatan yang terpusat pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Woha dan Bolo merupakan Desa-desa dampingan LPA NTB – KOMPAK. Disamping desa-desa di dua kecamatan itu juga dilibatkan beberapa desa replikasi yaitu diwilayah Kecamatan Belo, Palibelo, Wera, Sape, Sanggar, Soromandi dan Langgudu.

Dari hasil koordinasi dengan Ketua LPA Kab. Bima Hj. Rostiati, S.Pd dirumah kediamannya Minggu, (08/08/2021) mengharapkan agar Tim yang bekerja mampu bersinergi dan selalu kompak.

“Kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada LPA NTB dan LPA Bima Bima agar apa yang kita hajatkan ini bisa memberikan konstribusi positif bagi daerah kita tercinta Bima Ramah” tambah Hj. Rostiati, S.Pd yang juga Ketua TP PKK Kab. Bima.

Rancangan Perdes LABKD yang akan didiskusikan memuat tentang Kewenangan desa yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang menyangkut verifikasi dokumen dan pencetakan Adminduk yang dilimpahkan kepada desa. Hal lain yang diatur adalah tentang Peran PPKD, Pokja Adminduk, PKK dan Posyandu dalam mendukung kegiatan LABKD. Kegiatan Diskusi Perdes LABKD tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 11-12 Agustus 2021 bertempat di Kantor Camat Bolo dan Woha Bima
Kabid Sosbud DPMDes Kab. Bima Syamsurizal, SH yang dihubungi secara terpisah di kediamannya mengatakan bahwa Perdes adalah salah satu kebijakan Pemerintah Desa yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Desa.

“Dalam Perdes LABKD harus merujuk pada Perda atau Perbub yang ada sehingga rujukan hukum kaitan dengan perintah Perdes itu lebih jelas karena Perdes ini akan berakibat juga pada penganggarannya” ungkap Syamsurizal, SH.

“Harapan kami Tim LPA Bima diskusi nanti akan memberikan pemahaman kepada Desa tentang Perdes LABKD dan pada akhirnya Desa mempunyai landasan hukum pelaksanaan LABKD di desanya” ungkap Akhmad Fansuri yang juga didampingi Siti Aisyah Eka Wati mengakhiri diskusi dengan Syamsurizal.(Red)

Back to top button
error: Content is protected !!

Pemblokiran Iklan

Bantu kami menayangkan iklan dengan menon-aktifkan pemblokiran iklan di Web browser anda.