Forsid

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA PADA WEBSITE PEMERINTAH DESA

Undang-undang tersebut mewajibkan setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

By: Ibrahim SE. Ketua FORSID Kabupaten Bima NTB.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada kemunculan awal implementasi keterbukaan informasi publik yang diamanatkan UU KIP ditujukkan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik melalui website lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. Baik tingkat pusat maupun daerah memang menyediakan kemudahan akses informasi terkait dengan urusan tata kepemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Hal tersebut diimplementasikan sesuai dengan adanya PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. Sejalan dengan UU KIP beserta peraturan pemerintah, implementasi keterbukaan informasi publik menjalar pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat desa. Akses informasi di tingkat desa ini merupakan pengembangan sistem informasi desa, yang disesuaikan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sistem informasi desa bertujuan membuka akses informasi pada tingkat desa. Pengembangan sistem informasi desa ini diwujudkan melalui website pemerintah desa. Website yang dibuat harus memuat informasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 UU Desa. Informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan  Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi dengan pembangunan desa serta kawasan perdesaan.

Sistem informasi desa ini dikelola oleh pemerintah desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa maupun stakeholder terkait. Namun, sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut fenomena keterbukaan informasi publik dan sistem informasi desa harus disesuaikan dengan kemampuan literasi media.

Kemampuan literasi media ini harus dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai pengelola website pemerintah desa tersebut maupun masyarakat desa sebagai pengakses informasi. Untuk itu, perlu kajian mendalam mengenai implementasi keterbukaan informasi publik dan kesiapan literasi media pada masyarakat desa.

Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Desa, Munculnya era demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat, penyelenggara negara pun membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang–undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal tersebut membawa semangat bagi keterbukaan informasi yang harus dilakukan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Pada kemunculan awal implementasi keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditujukkan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik atau dikenal dengan istilah good governance.

Good governance merupakan konsep yang sedang dilakukan pemerintah dan organisasi publik sebagai bagian dari mekanisme pemerintah serta warga yang mengatur dalam pemecahan masalah publik. Good governance yang mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah pelayanan kepada publik, meliputi urusan tata kepemerintahan, kebijakan publik serta pemecahan masalah publik melalui website resmi lembaga pemerintahan maupun organisasi publik. Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi 136 Website resmi pemerintah desa di kabupaten BIma NTB  ini merupakan bentuk perkembangan era globalisasi dan digitalisasi pelayanan penyelenggara pemerintah di tingkat desa melalui kecanggihan teknolog Sistem Informasi Desa (SID).

Website tersebut digunakan oleh penyelenggara pemerintah mengemukakan fakta dan kejadian sebenarnya terkait dengan keterbukaan informasi di masyarakat. Penyelenggara pemerintah pun dalam membuat kebijakan harus melibatkan partisipasi publik. Segi pelayanan publik melalui website resmi, penyelenggara negara memberi kemudahan menjangkau kepentingan publik, sehingga tidak terlepas dari prinsip good governance.

Munculnya website resmi membuat masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran atau kritik secara langsung tentang penyelenggara negara yang terlihat tidak sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, setiap tahun keterbukaan informasi publik semakin digalakan.

Banyak lembaga pemerintah tingkat kabupaten  yang memiliki website resmi dengan domain .go.id. Website tersebut harus menyajikan berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diakses informasi berupa produk kebijakan maupun produk lainnya, masyarakat pun diberikan ruang forum diskusi atau aspirasi untuk menyampaikan pendapatnya, dan website lembaga pemerintahan di tingkat pusat harus dapat terintergrasi dengan website tingkat daerah serta stakeholder terkait.

Pada tingkat daerah keterbukaan informasi publik pun terjadi, baik tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Keterbukaan informasi publik di tingkat daerah sebenarnya serupa dengan di tingkat pusat. Prinsip-prinsip good governance masih digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan sumber daya serta aset daerah dan pelayanan prima pada publik. Tidak sebatas tingkat daerah, implementasi keterbukaan informasi publik menjalar pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat yang lebih rendah, yakni tingkat desa. Implementasi keterbukaan informasi publik pada di tingkat desa dimulai pada tahun 2014, atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan pada aspek pengelolaan desa yang diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalisasi potensi desa tersebut.

Salah satu kewajiban yang dilaksanakan desa sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi  adalah merancang, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya desa. Semua kegiatan tersebut dituntut untuk dapat diakses dengan mudah oleh public. Kemudahan mengakses informasi sudah diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, keterbukaan informasi publik di tingkat desa mulai dibangun serta dikembangkan melalui sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini diwujudkan baik melalui website resmi pemerintah desa ataupun blogspot tentang informasi desa. Sebagaimana dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa, sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi data desa, pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (Br KD -01)

Back to top button
error: Content is protected !!

Pemblokiran Iklan

Bantu kami menayangkan iklan dengan menon-aktifkan pemblokiran iklan di Web browser anda.